FADILATUL JUHRIYAH Pengarang

Teknologi informasi telah berkembang pesat, dan mempengaruhi beberapa aspek dalam kehidupan manusia termasuk dalam transaksi jual beli. Transaksi jual beli selain dapat dilakukan secara konvensional / langsung, dapat juga dilakukan melalui online. Transaksi online memungkinkan penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Perkembangannya muncul suatu sistem jual beli baru yang dinamakan dropship. Transaksi dengan cara dropship memungkinkan dropshiper dalam bertransaksi tidak mempunyai barang secara fisik melainkan hanya mengiklankan saja dan pengiriman barang dapat dilakukan oleh pemasok (supplier) secara langsung kepada konsumen. Berdasarkan uraian diatas maka perlu dibahas mengenai sejauh mana tanggung jawab pelaku usaha (dropshipper) apabila konsumen mengalami kerugian dalam transaksi online dengan sistem dropship. Didalam transaksi dalam sistem dropship di tokopedia, selaku dropshipper bisa mengadukan keluhannya kepada pihak tokopedia apabila terjadi kesalahan dari pihak supplier. Misalnya kesalahan atas cacatnya barang yg dijual dengan tidak sesuainya dengan deskripsi barang yang dijelaskan di toko supplier tersebut. Biasanya ada kesepakatan antara dropshipper dan supplier untuk mengganti barang atau mengembalikan dana di dalam pengaduan transaksi tersebut. Dan dropshipper pun akan memberi tahu kepada pembelinya tentang kendala dan solusinya atas kerugian tersebut. Semakin berkembang pesatnya jual beli dropship, para ulama mempunyai beragam pendapat tentang kebolehannya transaksi dropship. Dibolehkannya transaksi dropship oleh para ulama dengan diterapkannya dengan jual beli salam / xii menggunakan akad salam. Dimana dijelaskan dalam akad salam tersebut bahwa pembeli boleh membayarkan uangnya dimuka, namun barang akan diserahkan diwaktu yang bebeda namun dengan kesepakatan bersama. Dalam UU perdagangan pun, jual beli online menjadi perhatian. Tentang jual bei online sudah di jelaskan dalam UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (UU Perdagangan) dan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) menjadi acuan bagi setiap pelaku usaha dalam melakukan transaksi perdagangan, baik perdagangan konvensional maupun perdagangan melalui online atau e-commerce. Dalam UU Perdagangan, diatur mengenai sistem perdagangan elektronik dengan ketentuan bahwa setiap orang atau badan usaha yang memperdagangkan barang atau jasa wajib menyediakan data dan informasi secara lengkap dan benar. E-commerce ini diatur dalam UU Perdagangan Bab VIII mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada pasal 65 dan 66.