Detail Cantuman

Salah satu persoalan yang cukup terlihat nyata yang dihadapi masyarakat muslim adalah
membanjirnya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan, dan kosmetika.
Sejalan dengan hal tersebut konsumen muslim menghendaki agar produk-produk yang
akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalannya. Di dalam Undang Undang Nomor 33
tahun 2014 Pasal 4 menyatakan produk yang diwajibkan bersertifikat halal adalah
barang/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk
kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic serta barang gunaan yang dipakai atau
dimanfaatkan oleh masyarakat. Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan kepastian hukum
terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal yang
dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Sertifikat halal dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang
Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa “Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan
suatu produk yang dikeluarkan BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan
oleh MUI”. Kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM diatur dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 yakni dalam Pasal 4a menyebutkan bahwa “untuk pelaku usaha
mikro dan kecil kewajiban sertifikasi halal.