DENNY FRANSISCO SULISTIYO ARGO Pengarang

legalitas dan efektivitas pencatatan pernikahan sirri yang didaftarkan belakangan, ditinjau berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Fenomena nikah sirri masih marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, terutama dikarenakan faktor ekonomi, budaya, usia belum mencukupi, atau kurangnya kesadaran akan pentingnya pencatatan pernikahan. Akibat tidak dilakukannya pencatatan sejak awal, banyak pasangan mengalami hambatan hukum dan administratif, terutama dalam pengurusan akta kelahiran anak, kartu keluarga, hak waris, hingga layanan publik lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan mengumpulkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan pengadilan agama sebagai sumber utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme pencatatan pernikahan yang dilakukan setelah akad sirri telah tersedia melalui jalur isbat nikah ataupun pencatatan langsung di KUA, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Beberapa hambatan yang ditemukan antara lain adalah proses birokrasi yang panjang, keterbatasan sumber daya manusia di KUA dan pengadilan, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya legalitas pernikahan secara hukum negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencatatan nikah sirri yang dilakukan belakangan tetap penting sebagai langkah menuju kepastian hukum, perlindungan hak-hak istri dan anak, serta akses administratif. Penulis merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan sosialisasi hukum, menyederhanakan prosedur pencatatan, dan memperluas akses layanan pencatatan bagi masyarakat secara merata.