SITI ZULAIHA Pengarang

Tinjauan Hukum Positif terhadap Perceraian dengan Alasan Ekonomi dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 34 Tentang Perkawinan: Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Tangerang. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pembimbing (I) Djaka Suryadi, S.E.,M.M,. M.H., Ph.D. Pembimbing (II) Prio Ambardi, S.H,M.H. Penelitian ini berfokus pada analisis hukum positif terkait perceraian yang disebabkan faktor ekonomi dalam rumah tangga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Fokus khusus pada Pasal 34 yang mencakup tanggung jawab suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Fenomena perceraian karena alasan ekonomi semakin meningkat di masyarakat, terutama saat salah satu pasangan dianggap tidak mampu atau lalai dalam memberikan nafkah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan legislasi dan penelitian pustaka untuk mengevaluasi relevansi serta pelaksanaan Pasal 34 sebagai pertimbangan hukum dalam kasus perceraian. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa alasan ekonomi dapat dijadikan dasar perceraian jika terdapat bukti jelas akan kelalaian atau tidak mampunya salah satu pasangan dalam memenuhi kewajiban nafkah sebagaimana diatur dalam Pasal 34. Pengadilan akan mengevaluasi berbagai faktor seperti bukti ketidakmampuan, niat untuk memberikan nafkah, serta efek ekonomi pada pasangan dan anak-anak. Dengan demikian, penerapan hukum positif terhadap perceraian yang didasarkan pada alasan ekonomi perlu dilakukan secara adil, dengan memperhatikan perlindungan dan keadilan bagi pihak yang dirugikan.