Detail Cantuman

Tinjauan Hukum Positif terhadap Perceraian dengan Alasan
Ekonomi dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Pasal 34 Tentang Perkawinan: Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Tangerang. Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pembimbing (I) Djaka Suryadi, S.E.,M.M,.
M.H., Ph.D. Pembimbing (II) Prio Ambardi, S.H,M.H.
Penelitian ini berfokus pada analisis hukum positif terkait perceraian yang disebabkan
faktor ekonomi dalam rumah tangga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang Perkawinan. Fokus khusus pada Pasal 34 yang mencakup tanggung
jawab suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Fenomena
perceraian karena alasan ekonomi semakin meningkat di masyarakat, terutama saat
salah satu pasangan dianggap tidak mampu atau lalai dalam memberikan nafkah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan
pendekatan legislasi dan penelitian pustaka untuk mengevaluasi relevansi serta
pelaksanaan Pasal 34 sebagai pertimbangan hukum dalam kasus perceraian.
Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa alasan ekonomi dapat dijadikan dasar
perceraian jika terdapat bukti jelas akan kelalaian atau tidak mampunya salah satu
pasangan dalam memenuhi kewajiban nafkah sebagaimana diatur dalam Pasal 34.
Pengadilan akan mengevaluasi berbagai faktor seperti bukti ketidakmampuan, niat
untuk memberikan nafkah, serta efek ekonomi pada pasangan dan anak-anak. Dengan
demikian, penerapan hukum positif terhadap perceraian yang didasarkan pada alasan
ekonomi perlu dilakukan secara adil, dengan memperhatikan perlindungan dan
keadilan bagi pihak yang dirugikan.