Detail Cantuman

Implementasi Prinsip Keadilan dalam Pengembalian
Kelebihan Hasil Penjualan Objek Jaminan di Pegadaian Syariah "Kajian Hukum Islam dan
Hukum Perlindungan Konsumen". Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
Pembimbing (I) Fachrul Marasabessy, SH., M.kn. Pembimbing (II) Prio Ambardi, M.H.
Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering membutuhkan dana untuk keperluan jual beli.
Ketika dana tidak mencukupi, salah satu solusi yang digunakan adalah sistem gadai, yang
dalam hukum Islam dikenal sebagai akad rahn. Akad rahn adalah akad penahanan suatu barang
milik peminjam sebagai jaminan atas utang yang diterimanya. Pegadaian Syariah hadir sebagai
lembaga yang memfasilitasi transaksi ini. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan
masyarakat meningkat dan nilai barang pun semakin tinggi. Kemudahan prosedur dalam
pegadaian syariah menjadi solusi alternatif yang cepat dan tidak mengandung unsur riba.
Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan persoalan, salah satunya adalah pengembalian
kelebihan hasil penjualan objek jaminan yang harus memenuhi prinsip keadilan menurut
hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip keadilan dalam
pengembalian kelebihan hasil penjualan objek jaminan di pegadaian syariah kepada nasabah,
ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pembagian kelebihan hasil penjualan telah diatur berdasarkan asas
keadilan, yang memberikan hak kepada nasabah atas kelebihan nilai tersebut. Namun, dalam
praktiknya, sering terjadi pelanggaran terhadap akad oleh nasabah yang tidak melunasi
pinjaman sesuai kesepakatan. Hal ini menyebabkan objek jaminan dilelang. Oleh karena itu,
pegadaian syariah perlu bersikap lebih tegas dalam menegakkan aturan dan melakukan
sosialisasi kepada nasabah agar hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi secara
adil.