NASWAN AMIR HAKIM Pengarang

Tindak pidana pemalsuan akta otentik yang melibatkan notaris menimbulkan masalah hukum, moral, dan sosial yang serius, terutama jika pemalsuan tersebut mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi individu dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Kasus ini dicontohkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1117 K/Pid/2022 yang melibatkan tindakan Notaris Madiyana Herawati. Meskipun dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, terdakwa hanya dijatuhi hukuman enam bulan penjara, sehingga menimbulkan perdebatan tentang kewajaran dan efektivitas putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk menganalisis putusan pengadilan dari tiga perspektif: hukum pidana Indonesia, pemikiran hukum Islam, dan filsafat hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan tersebut sah secara formil, namun putusan tersebut belum mencerminkan keadilan baik dari sudut pandang Islam maupun filsafat. Putusan tersebut tidak memenuhi maqāṣid al-sharī'ah, khususnya perlindungan hak milik (ḥifẓ al-māl), dan tidak memberikan ganti rugi kepada korban yang dirugikan Dari sudut pandang filosofis, keputusan tersebut sangat kontras dengan teori hukum tidak adil milik Gustav Radbruch dan teori keadilan milik John Rawls, yang menekankan tanggung jawab moral dan keadilan bagi mereka yang kurang beruntung. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penegakan hukum dalam konteks ini harus melampaui formalisme hukum dan mempertimbangkan dampak nyata dari keputusan pengadilan terhadap korban dan masyarakat luas.