Detail Cantuman

Tindak pidana pemalsuan akta otentik yang melibatkan notaris menimbulkan
masalah hukum, moral, dan sosial yang serius, terutama jika pemalsuan tersebut
mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi individu dan merusak
kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Kasus ini dicontohkan oleh Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1117 K/Pid/2022 yang melibatkan tindakan Notaris
Madiyana Herawati. Meskipun dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 264 ayat
(1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, terdakwa hanya dijatuhi hukuman enam bulan
penjara, sehingga menimbulkan perdebatan tentang kewajaran dan efektivitas
putusan tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
kualitatif-deskriptif untuk menganalisis putusan pengadilan dari tiga perspektif:
hukum pidana Indonesia, pemikiran hukum Islam, dan filsafat hukum. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan tersebut sah secara formil,
namun putusan tersebut belum mencerminkan keadilan baik dari sudut pandang
Islam maupun filsafat. Putusan tersebut tidak memenuhi maqāṣid al-sharī'ah,
khususnya perlindungan hak milik (ḥifẓ al-māl), dan tidak memberikan ganti rugi
kepada korban yang dirugikan
Dari sudut pandang filosofis, keputusan tersebut sangat kontras dengan teori
hukum tidak adil milik Gustav Radbruch dan teori keadilan milik John Rawls,
yang menekankan tanggung jawab moral dan keadilan bagi mereka yang kurang
beruntung. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penegakan hukum dalam
konteks ini harus melampaui formalisme hukum dan mempertimbangkan dampak
nyata dari keputusan pengadilan terhadap korban dan masyarakat luas.