REZKY DWI JULIANTO Pengarang

Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga independen sebagai pengawas khusus dalam transaksi menurut Hukum Islam. Tugas DPS adalah secara langsung, melakukan pengawasan dan kontrol terhadap segala kegiatan dari suatu lembaga keuangan Islam dalam rangka memastikan ditegakkan prinsip-prinsip Islam dalam suatu lembaga keuangan Islam. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, sebagai salah satu dasar hukum yang mengatur perbankan syariah dan termasuk didalamnya mengatur permasalahan Dewan Pengawas Syariah, yang didalam prakteknya masih terlihat belum efektifnya kinerja dari Dewan Pengawas Syarih dalam menjalankan tugas-tugas yang sudah diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008. Penelitian ini beranjak dari permasalahan, pertama, bagaimana bentuk pengawasan Dewan Pengawas syariah terhadap BPRS Mustindo, kedua, apakah aktivitas Dewan Pengawas Syariah rangka pelaksanaan fungsi pengawasannya khususnya terhadap BPRS Mustindo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan studi pustaka. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis. Skripsi ini menemukan kurangnya standarization antara DPS mengenai posisi DPS dalam hirarki perusahaan. DPS tidak bisa memberikan produk inovasi untuk memecahkan masalah bank syariah. Oleh karena itu, dewan pengawas syariah perlu dinilai secara serius dan baik. Key Word: Dewan Pengawas Syariah, Undang-undang tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah