Record Detail

Teknologi informasi telah berkembang pesat, dan mempengaruhi beberapa
aspek dalam kehidupan manusia termasuk dalam transaksi jual beli. Transaksi jual
beli selain dapat dilakukan secara konvensional / langsung, dapat juga dilakukan
melalui online. Transaksi online memungkinkan penjual dan pembeli tidak
bertemu secara langsung. Perkembangannya muncul suatu sistem jual beli baru
yang dinamakan dropship. Transaksi dengan cara dropship memungkinkan
dropshiper dalam bertransaksi tidak mempunyai barang secara fisik melainkan
hanya mengiklankan saja dan pengiriman barang dapat dilakukan oleh pemasok
(supplier) secara langsung kepada konsumen.
Berdasarkan uraian diatas maka perlu dibahas mengenai sejauh mana
tanggung jawab pelaku usaha (dropshipper) apabila konsumen mengalami
kerugian dalam transaksi online dengan sistem dropship. Didalam transaksi dalam
sistem dropship di tokopedia, selaku dropshipper bisa mengadukan keluhannya
kepada pihak tokopedia apabila terjadi kesalahan dari pihak supplier. Misalnya
kesalahan atas cacatnya barang yg dijual dengan tidak sesuainya dengan deskripsi
barang yang dijelaskan di toko supplier tersebut. Biasanya ada kesepakatan antara
dropshipper dan supplier untuk mengganti barang atau mengembalikan dana di
dalam pengaduan transaksi tersebut. Dan dropshipper pun akan memberi tahu
kepada pembelinya tentang kendala dan solusinya atas kerugian tersebut. Semakin
berkembang pesatnya jual beli dropship, para ulama mempunyai beragam
pendapat tentang kebolehannya transaksi dropship. Dibolehkannya transaksi
dropship oleh para ulama dengan diterapkannya dengan jual beli salam /
xii
menggunakan akad salam. Dimana dijelaskan dalam akad salam tersebut bahwa
pembeli boleh membayarkan uangnya dimuka, namun barang akan diserahkan
diwaktu yang bebeda namun dengan kesepakatan bersama.
Dalam UU perdagangan pun, jual beli online menjadi perhatian. Tentang
jual bei online sudah di jelaskan dalam UU No. 7 Tahun 2014 Tentang
Perdagangan (UU Perdagangan) dan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) menjadi acuan bagi setiap pelaku usaha
dalam melakukan transaksi perdagangan, baik perdagangan konvensional maupun
perdagangan melalui online atau e-commerce. Dalam UU Perdagangan, diatur
mengenai sistem perdagangan elektronik dengan ketentuan bahwa setiap orang
atau badan usaha yang memperdagangkan barang atau jasa wajib menyediakan
data dan informasi secara lengkap dan benar. E-commerce ini diatur dalam UU
Perdagangan Bab VIII mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada
pasal 65 dan 66.